Skip links

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KEPALA BADAN

Drs. IKHSAN PARAWANSA, M.Si.

SEKRETARIS BADAN

MUH. ARFAH, S.Sos.

 

Visi dan Misi

  1. Visi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

Pembaharuan terebut pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan secara komprehensif, sistematis dan berkelanjutan.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan.

Visi yang dirumuskan tersebut merupakan gambaran yang menantang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.     Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
Meningkatkan Kemampuan dan kualitas aparatur SDM dalam Penguasaan teknologi dalam penanggulangan bencana.

  • Mengembangkan   sistem   informasi   Manajemen      penanggulangan   Bencana berbasis teknologi

  • Mengembangkan dan melaksanakan pemulihan dari dampak Bencana sesuai dengan Standar operasional Pelayanan ( SOP ) Penanggulangan Bencana

  • Mengembangkan dan meningkatkan peran stakeholders dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan dunia usaha dalam PB.

  • Menyelenggarakan tanggap darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara terkoordinasi terpadu dan komprehensif.

Kedudukan dan Latar Belakang

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam kaitannya dengan penerapan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, revitalisasi fungsi dan peranan masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan kunci keberhasilan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi konsep pembangunan sehingga dalam membangun daerahnya seluruh pemangku kepentingan mengalami suatu pergeseran paradigma dari cara pandang objek ke cara pandang hubungan yaitu mengikutsertakan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam setiap proses pembangunan.

Desentralisasi sebagai sistem pelaksanaan tugas dan fungsi mengamanatkan adanya satu kesatuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkeinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya dalam rangka peningkatan kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip Good Governance.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa harus mampu menciptakan suatu sistem bagi terlaksananya proses pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektifitas melalui sinkroniasi dan peningkatan sinergi program-program pembangunan.

UU No. 25 tahun 2004 menjelaskan tentang dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tingkat unit kerja terdapat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Perumusan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa mengacu pada RPJP dan RPJM Daerah yang merupakan perencanaan strategis sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan serta berdasarkan pada pengetahuan antisipatif dan aktivitas yang terorganisir sehingga suatu perencanaan dapat diukur dan memberikan umpan balik sebagai suatu kewajiban SKPD dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggara Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui suatu Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik ditingkat Provinsi, maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Di tingkat Nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan adanya BNPB maka lembaga penanggulangan bencana sebelumnya, yakni Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) dan rantai Komando dan Koordinasinya di daerah di bubarkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh Pemerintah Pusat (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007) yang kedudukannya merupakan lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat Menteri (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di tingkat Provinsi BPBD dipimpin oleh Pejabat setingkat dibawah Gubernur atau setingkat eselon I-b dan ditingkat Kabupaten/Kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon II-a. Pejabat setingkat eselon I-b di tingkat Provinsi dan pejabat setingkat eselon II-a ditingkat Kabupaten/Kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah (Sekda).

Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh (Pasal 20 UU 24/2007).

Sementara itu secara umum berdasarkan Undang-undang, tugas BPBD ada sembilan buah (Pasal 21 UU No. 24/2007), yakni :

  1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangaan bencana;
  5. Melaksanakan penyelenggaraan bencana di wilayahnya;
  6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  8. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan aturan perundang-undangan (dan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati (Pasal 4 ayat (1) huruf i Perda No 25 Tahun 2011)).

Secara teknis pembentukan BPBD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BPBD adalah lembaga perangkat daerah dan mesti mengikuti tata aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Disini Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan.

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda sehingga membutuhkan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25, tanggal 11 Juli 2011). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa beserta Sekretariat Unsur Pelaksananya efektif terbentuk sejak Februari 2012.

Landasan Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
  10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa tahun 2016– 2021.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 25).
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
  16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
  17. Peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 27).

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

Adapun Fungsi BPBD Kabupaten Gowa, yaitu Merumuskan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan korban/pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

 

 

Leave a comment

Name*

Website

Comment